Kenya Semakin Dekat Mengatur Perusahaan Kripto dengan Kerangka VASP

Kenya semakin dekat untuk meresmikan pengawasan sektor aset kripto setelah menyelesaikan konsultasi publik terkait aturan yang diusulkan untuk perusahaan kripto.

Pada 11 April, National Treasury mengumumkan bahwa mereka telah menyelesaikan pengumpulan masukan para pemangku kepentingan atas draft regulasi Virtual Asset Service Providers (VASP). Langkah ini membawa kerangka kerja tersebut selangkah lebih maju untuk mendukung penerapan undang-undang tahun 2025 yang mengatur bisnis berbasis kripto di negara tersebut.

Kenya Susun Aturan Lebih Ketat untuk Perusahaan Kripto

Aturan ini akan menetapkan persyaratan lisensi serta standar pengawasan bagi perusahaan yang bergerak di bidang aset kripto, aset tokenisasi, dan stablecoin.

Regulasi yang diusulkan ini menuliskan syarat masuk bagi operator, termasuk uji kelayakan kepemilikan, persyaratan modal, dan standar tata kelola. Kerangka ini juga membahas kewajiban seputar manajemen risiko serta kepatuhan anti-pencucian uang.

Pemerintah Kenya juga ingin menerapkan perlindungan konsumen yang lebih ketat. Hal ini meliputi kewajiban transparansi, penetapan harga yang jelas, serta perlindungan atas dana milik klien kripto.

Kerangka ini juga membawa aturan perilaku pasar guna mengurangi manipulasi dan aktivitas orang dalam, serta mewajibkan uji kelayakan untuk listing aset dan pemantauan aktivitas perdagangan secara berkelanjutan. Perusahaan juga diwajibkan melakukan pelaporan secara berkala, audit, dan mematuhi standar keamanan siber melalui sistem pengawasan baik secara langsung maupun tidak langsung.

Bank sentral dan otoritas pasar modal Kenya diperkirakan akan bersama-sama mengawasi sektor kripto.

Langkah Kenya untuk meresmikan pengawasan sejalan dengan tren global di mana regulator ingin menetapkan aturan sektoral sambil memberi ruang untuk inovasi.

Pihak Treasury menyampaikan bahwa tahap selanjutnya adalah meninjau masukan yang diterima dan menyempurnakan draft sebelum meresmikan regulasi tersebut. Hasil akhirnya diperkirakan akan menentukan cara perusahaan masuk dan beroperasi di salah satu pasar fintech paling maju di Afrika.

Proses konsultasi ini berlangsung di saat penggunaan aset kripto berkembang pesat di seluruh Afrika. Menurut Ripple, benua ini menghadapi biaya transaksi yang tinggi, keterlambatan transfer lintas negara, serta akses terbatas ke mata uang asing yang stabil.

Akibatnya, masyarakat di benua tersebut semakin bergantung pada alat berbasis kripto untuk penyelesaian transaksi dan tabungan.

Karena itu, Afrika Sub-Sahara kini menjadi salah satu pasar kripto dengan pertumbuhan tercepat, dengan volume transaksi yang meningkat tajam sepanjang tahun lalu.