Binance Gugat Surat Kabar di Satu Tempat yang Seharusnya Tidak

New York memiliki salah satu undang-undang perlindungan pers yang paling kuat di Amerika Serikat. Hukum ini memberikan hak kepada terdakwa seperti Wall Street Journal (WSJ) untuk menantang gugatan lebih awal dan membuatnya dibatalkan sebelum menjadi mahal dan berkepanjangan.

Walaupun langkah ini mungkin nampak tidak masuk akal, ini bisa jadi memang disengaja. Binance sepertinya ingin menunjukan bahwa mereka terbuka terhadap pengawasan publik dan tidak memiliki apa pun yang harus disembunyikan. Langkah ini tampak sengaja diambil untuk memberikan pesan tegas kepada para pemilik aset di platformnya bahwa exchange tersebut akan melawan, meskipun ada risiko dari proses hukum penuh yang mungkin akan mengungkap lebih banyak informasi.

Binance Gugat Wall Street Journal ke Pengadilan

Pada bulan Februari, WSJ menerbitkan investigasi yang mengklaim bahwa Binance memecat karyawan yang telah menyampaikan kekhawatiran terkait lebih dari satu miliar transaksi aset kripto yang berkaitan dengan sanksi terhadap pelaku asal Iran.

Dua minggu kemudian, Binance mengajukan gugatan pencemaran nama baik terhadap Dow Jones & Company, penerbit WSJ, di Southern District of New York. Exchange ini menuding surat kabar tersebut telah memuat setidaknya 11 pernyataan palsu dalam laporan Februari mereka.

Gugatan ini cukup mengejutkan. Pada umumnya, gugatan pencemaran nama baik sangat sulit untuk dibuktikan. Mengingat kasus ini melibatkan tokoh publik seperti Binance dan surat kabar ternama seperti WSJ, maka standar pembuktiannya juga semakin tinggi, yaitu harus membuktikan adanya niat jahat (actual malice).

Selain itu, New York juga merupakan salah satu yurisdiksi yang paling tidak ramah untuk jenis gugatan seperti ini di Amerika Serikat.

Mengapa New York Menjadi Pilihan yang Mengejutkan

Negara Bagian New York memiliki salah satu ketentuan hukum terkuat terhadap undang-undang SLAPP di Amerika Serikat.

SLAPP adalah singkatan dari Strategic Lawsuit Against Public Participation, yaitu kondisi di mana suatu pihak yang kuat mengajukan gugatan bukan karena sungguh-sungguh berharap menang di pengadilan, tapi karena gugatan itu sendiri digunakan sebagai senjata.

Tujuannya adalah menguras keuangan dan mental pihak lawan hingga akhirnya mereka menyerah.

Anti-SLAPP dibuat sebagai tameng terhadap taktik ini. Aturan ini memberi hak kepada terdakwa seperti WSJ untuk berargumentasi apakah gugatan tersebut memang remeh atau tidak berdasar. Jika surat kabar itu berhasil dalam skenario seperti ini, Binance harus membayar seluruh biaya hukum.

Wick juga menyoroti bahwa gugatan Binance terhadap WSJ bukan pertama kalinya Binance menggunakan taktik SLAPP.

Pada November 2020, Binance pernah mengajukan gugatan pencemaran nama baik yang hampir sama terhadap Forbes di New Jersey, namun mereka mencabut sendiri gugatan itu tiga bulan kemudian tanpa pernah sampai ke persidangan. Menariknya, New Jersey saat itu belum punya undang-undang perlindungan pers, sehingga yurisdiksi tersebut jelas lebih menguntungkan bagi Binance dibandingkan pilihan mereka berikutnya.

Walau demikian, karena hal tersebut tidak berlaku di New York, jika prosesnya benar-benar dilanjutkan, hal ini bisa berakibat buruk bagi Binance.

Bagaimana Proses Discovery Bisa Jadi Bumerang untuk Binance

Jika yang tidak mungkin terjadi, seorang hakim mengizinkan kasus melawan WSJ untuk dilanjutkan, maka gugatan ini akan memasuki tahap discovery. Pada tahap ini, kedua pihak harus saling menyerahkan dokumen, komunikasi, dan catatan penting.

Bagi Binance, ini berarti mereka harus menyerahkan laporan kepatuhan internal, email antara investigator dan manajemen, catatan transaksi, serta semua komunikasi yang dapat menunjukkan apa saja yang exchange ketahui terkait arus dana yang berhubungan dengan Iran dan kapan mereka mengetahui hal itu.

Risikonya semakin besar karena Binance kini tidak beroperasi seperti perusahaan pada umumnya. Sebagai bagian dari penyelesaian pidana dengan pemerintah AS di tahun 2023, Binance setuju untuk diawasi dua pengawas independen dari pemerintah yang bertugas memastikan exchange benar-benar melakukan perombakan program kepatuhan mereka.

Dara, yang sebelumnya sempat mencalonkan diri sebagai kandidat Partai Republik untuk Jaksa Agung New York, berpendapat bahwa menang di pengadilan mungkin bukan tujuan utama Binance membawa kasus ini.

Motif Sebenarnya di Balik Gugatan Ini

Binance memegang aset untuk lebih dari 300 juta pengguna. Menurut Dara, kerusakan reputasi akibat investigasi jurnalistik bisa menjadi ancaman eksistensial bagi bisnis exchange ini.

Tidak seperti keuangan tradisional, dunia kripto beroperasi tanpa henti di ekosistem global yang memang berbasis online, di mana informasi bergerak sangat cepat dan berita buruk dapat menyebabkan kepanikan para pengguna nyaris seketika.

Ia menarik kesamaan langsung dengan runtuhnya Silicon Valley Bank, di mana satu pengumuman tentang kekurangan modal menyebar lewat media sosial begitu cepat sehingga para nasabah menarik dana sebesar US$42 miliar hanya dalam satu hari.

Dari sudut pandang itu, gugatan ini bukan sekadar langkah hukum, melainkan juga sebagai sinyal publik.

Dengan mengajukan gugatan di yurisdiksi yang paling berat, Binance seolah ingin menunjukkan bahwa mereka siap diawasi dan tidak ada yang perlu disembunyikan.

Langkah ini memberikan pesan jelas kepada para pemilik aset di platform mereka bahwa Binance akan melawan, bahkan jika hal ini berisiko membongkar berbagai hal dalam proses hukum sepenuhnya.