Pemakzulan Sara Duterte kian dekat: Bukan soal apakah, tapi berapa banyak suara

MANILA, Filipina – DPR diperkirakan akan membahas kasus pemakzulan Wakil Presiden Sara Duterte dalam sidang paripurna pada Senin, 11 Mei.

Pemakzulan keduanya hampir dipastikan terjadi, setelah sejumlah partai menyatakan komitmen untuk memakzulkan Wakil Presiden Sara Duterte.

Perhitungan manual berdasarkan angka yang diberikan oleh Lakas, Partai Persatuan Nasional, dan Party-List Coalition Foundation menunjukkan bahwa DPR memiliki setidaknya 137 suara untuk mendakwanya, jauh di atas ambang batas sepertiga konstitusional, yakni 106 dari 318 anggota parlemen.

Namun para penggerak pemakzulan juga tidak menyembunyikan upaya mereka untuk mencapai 215 suara guna menyamai jumlah dukungan tahun lalu, ketika DPR pertama kali berupaya membawa Wakil Presiden ke persidangan.

Anggota komite kehakiman DPR, Terry Ridon, mengatakan pada Kamis, 7 Mei, bahwa DPR telah meyakinkan setidaknya 215 anggota untuk mendukung upaya pemakzulan tersebut.

Sebelum sidang paripurna DPR ditunda pada Rabu, 6 Mei, DPR mendistribusikan salinan laporan komite yang berisi resolusi yang menetapkan pasal-pasal pemakzulan kepada seluruh anggota parlemen.

Ini merupakan langkah kehati-hatian dari pihak DPR setelah Mahkamah Agung memutuskan tahun lalu bahwa para anggota parlemen harus diberi "jangka waktu yang wajar yang ditentukan berdasarkan kompleksitas tuduhan" untuk mengambil keputusan secara independen apakah akan mendukung atau tidak mendukung pengaduan pemakzulan.

Terdapat empat pasal pemakzulan terhadap Wakil Presiden, terkait dugaan penyalahgunaan dana rahasia, penyuapan pejabat pemerintah, ancaman kematian terhadap Presiden Ferdinand Marcos Jr., dan kekayaan yang tidak dapat dijelaskan.

Alasan pemakzulan yang dikemukakan meliputi pengkhianatan terhadap kepercayaan publik, penyuapan, korupsi dan gratifikasi, pelanggaran konstitusi yang dapat dipersalahkan, serta kejahatan berat lainnya.

Duterte mengabaikan semua sidang pemakzulan, namun memberikan penolakan umum atas tuduhan tersebut melalui pernyataan resmi dan konferensi pers tim hukumnya di luar Kongres.

Setelah pasal-pasal pemakzulan disahkan oleh DPR, kasus ini akan dikirimkan ke Senat, yang kemudian akan bersidang sebagai pengadilan pemakzulan untuk mengadili Wakil Presiden. – Rappler.com