Bernie Sanders secara terbuka menantang Elon Musk, menuntut penjelasan bagaimana miliarder teknologi itu berencana mendanai “Pendapatan Tinggi Universal” sementara ia menolak mendukung pajak 5% atas kekayaannya sendiri yang mencapai US$817 miliar.
Elon Musk menulis di X bahwa bantuan tunai dari pemerintah bisa menjadi solusi terbaik untuk pengangguran akibat AI. Ia berpendapat bahwa AI dan robotik akan menghasilkan barang dan jasa dalam jumlah yang cukup untuk menyeimbangkan peningkatan jumlah uang beredar sehingga tidak terjadi inflasi.
Senator Vermont langsung menanggapi postingan Musk, menyoroti kontradiksi yang ada. Sanders membingkai kritiknya sebagai tantangan yang lebih luas terhadap keadilan ekonomi dan model pendanaan di balik proposal dukungan pendapatan skala besar.
Sanders bersama Rep. Ro Khanna telah mengusulkan “Make Billionaires Pay Their Fair Share Act”. RUU ini akan mengenakan pajak kekayaan tahunan sebesar 5% atas aset bersih di atas US$1 miliar. RUU ini menargetkan sekitar 938 miliarder dan memperkirakan akan mengumpulkan US$4,4 triliun dalam sepuluh tahun ke depan.
Pertentangan kebijakan ini muncul saat PHK massal akibat AI meningkat pada 2026 di berbagai industri besar. AI telah mengambil 9.200 pekerjaan di tahun 2026 saja, di mana Goldman Sachs memperkirakan AI memangkas sekitar 16.000 posisi penggajian bulanan di AS selama setahun terakhir.
Dampaknya tidak hanya bagi pekerjaan tingkat pemula. Musk sering memperingatkan tentang AI yang dapat menghapus pekerjaan tingkat PhD di bidang keuangan dan riset. Ia menyiratkan ancaman AI juga mengincar pekerjaan dengan keterampilan tinggi.
Dario Amodei telah memperingatkan bahwa AI bisa menghilangkan hingga 50% pekerjaan white-collar tingkat pemula dalam lima tahun ke depan. Ia juga memperkirakan tingkat pengangguran di AS bisa meningkat hingga 20%. Musk sendiri pernah menyatakan bahwa ia memperkirakan AI akan menjadi kekuatan ekonomi paling mengganggu dalam sejarah, dan meramalkan masa depan di mana tidak ada lagi pekerjaan yang benar-benar dibutuhkan.
Apakah masa depan tersebut dapat dikelola melalui dukungan pendapatan dari pemerintah—dan siapa yang harus menanggung biayanya—adalah pertanyaan yang sampai saat ini belum dijawab secara konkret oleh kedua pihak.
