Korea Selatan Buka Penyelidikan Judi Polymarket Pertama untuk Pengguna Domestik

Polisi Korea Selatan Membuka Penyelidikan Pertama Negara Terhadap Pengguna Polymarket Domestik, Menuduh Mereka Melakukan Perjudian Ilegal.

Badan Kepolisian Provinsi Gangwon memimpin penyelidikan ini atas permintaan Badan Kepolisian Nasional Korea. Para penyidik menargetkan pengguna di seluruh negeri yang memasang taruhan melalui platform prediction market tersebut.

Polymarket Berada di Wilayah Abu-abu Hukum di Korea Selatan 

Polymarket beroperasi secara legal di Amerika Serikat, di mana platform ini telah lolos dari Commodity Futures Trading Commission (CFTC) pada September 2025. Korea Selatan sendiri menjaga kontrol ketat terhadap aktivitas taruhan, dan hanya memperbolehkan melalui outlet resmi negara seperti pacuan kuda dan taruhan olahraga.

Chosun Biz memaparkan bahwa aturan di Korea Selatan melarang taruhan pada layanan apapun kecuali Sports Toto, yang dikelola oleh Korea Sports Promotion Foundation (KSPO). Layanan tersebut membatasi maksimal taruhan individu sebesar 100.000 won, atau sekitar US$65.

Meski begitu, pemilu pada 3 Juni tetap muncul sebagai market taruhan aktif di platform ini. Nilai total taruhan untuk pemilu tersebut disebut-sebut mencapai ratusan miliar won.

Para pengguna Polymarket di Korea Selatan pun berisiko terkena denda hingga 10 juta won, atau sekitar US$6.500, sesuai dengan Pasal 246 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengenai perjudian dan perjudian berulang.

Ikuti kami di X untuk mendapatkan berita terbaru secara langsung 

Pengacara An Chang-bo, kepala firma hukum Respect Law Office, mewakili beberapa pengguna yang sedang diselidiki. Ia menjelaskan bahwa situasi hukum masih belum pasti karena belum ada preseden yang pernah terjadi.

Pada bulan Mei, juru bicara Komisi Standar Komunikasi Korea—lembaga yang mengawasi media siaran dan daring—menuturkan kepada Bloomberg News bahwa mereka telah memulai tinjauan formal untuk menentukan apakah platform tersebut bisa dikategorikan sebagai perjudian atau melanggar hukum nasional.

Kasus ini muncul ketika Polymarket semakin memperketat kepatuhan di seluruh dunia. Menghadapi tekanan hukum dan sanksi yang meningkat, platform Polymarket mendorong para trader untuk memverifikasi identitas mereka.

Polymarket juga sedang membidik pasar baru, termasuk berupaya untuk mendapatkan persetujuan di Jepang pada tahun 2030.

Langganan kanal YouTube kami untuk menyaksikan para pemimpin dan jurnalis membagikan wawasan ahli