Putrajaya Siap Kaji Kuota Diesel Pedalaman Sabah

PETALING JAYA: Pemerintah siap meninjau mekanisme kuota subsidi diesel yang lebih sesuai untuk wilayah pedalaman Sabah, terutama bagi masyarakat yang bergantung pada kendaraan diesel sebagai transportasi utama.

Menteri Keuangan II Amir Hamzah Azizan menyatakan bahwa pemerintah terbuka untuk meningkatkan pelaksanaan subsidi diesel yang tepat sasaran, namun mekanisme baru apa pun harus dibuat melalui kerja sama yang erat dengan pemerintah negara bagian.

Menurutnya, pemerintah memahami tantangan yang dihadapi masyarakat pedalaman yang menggunakan kendaraan diesel untuk urusan sehari-hari, termasuk transportasi penumpang dan pengangkutan barang.

"Hal yang paling penting adalah kita membutuhkan kerja sama dari pemerintah negara bagian," katanya sebagaimana dilansir Berita Harian setelah sebuah acara di Papar, Sabah.

Amir Hamzah mengatakan, untuk kendaraan diesel yang digunakan untuk tujuan bisnis seperti transportasi penumpang atau barang, pelaku usaha dapat mengajukan kuota yang lebih tinggi melalui Sistem Kontrol Diesel Bersubsidi (SKDS) di bawah Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Biaya Hidup.

Ia mengatakan bahwa penggunaan kartu fleet memungkinkan kuota diesel disesuaikan dengan kebutuhan operasional masing-masing bisnis.

Menurutnya, untuk penggunaan pribadi, kuota dasar ditetapkan sebesar 200 liter per bulan, dengan tambahan hingga 100 liter melalui pengajuan di bawah program Budi Diesel.

Namun demikian, ia mengatakan bahwa kendaraan seperti mobil sewaan atau taksi di wilayah pedalaman dapat dikategorikan sebagai penggunaan bisnis jika menjadi transportasi utama masyarakat.

"Jika kendaraan tersebut digunakan sebagai transportasi utama masyarakat seperti mobil sewaan atau taksi di wilayah pedalaman, kendaraan tersebut dapat mengajukan SKDS," katanya.

Amir Hamzah mengatakan bahwa pemerintah akan terus mengevaluasi usulan yang diajukan untuk memastikan subsidi diesel yang tepat sasaran memenuhi kebutuhan nyata masyarakat tanpa mengorbankan tujuan pengurangan kebocoran subsidi.