Charles Hoskinson melakukan tinjauan besar-besaran terhadap struktur tata kelola di lebih dari 11.000 decentralized autonomous organization (DAO) karena ia ingin mengubah cara Cardano (ADA) menyelesaikan konflik internalnya.
Pendiri Cardano ini mengumumkan inisiatif tersebut di X pada hari Minggu, dan menyebutkan bahwa riset tata kelola selama satu dekade menjadi dasar dari usulan-usulan yang ia ingin ajukan melalui konstitusi jaringan dan teknologi baru.
Pengumuman ini muncul di tengah sengketa tata kelola yang tajam terkait proposal pendanaan treasury IOG, yang saat ini mengarah pada penolakan menjelang tenggat 8 Juni. Sekitar 87% Delegated Representatives (DReps) saat ini memilih menolak proposal tersebut, yang seharusnya mendanai roadmap riset Cardano tahun 2026, termasuk keamanan kuantum dan arsitektur scaling.
Hoskinson telah memperingatkan bahwa IOG tidak akan mengajukan ulang proposal jika ditolak, dan bila gagal maka hal ini bisa memicu pemutusan hubungan kerja (PHK) serta merusak identitas jaringan yang berfokus pada riset.
Saat ini ia sedang mempertimbangkan untuk mendaftar sebagai DRep, yang akan memberinya hak suara langsung dalam sistem tata kelola on-chain Cardano.
Ia juga mempertimbangkan untuk mengadakan mini-konvensi sebelum siklus tata kelola tahun 2027, guna menyatukan pemangku kepentingan terhadap usulan reformasi konstitusi.
Lingkup tinjauan ini memperlihatkan bahwa Hoskinson sedang mencari solusi struktural, bukan hanya perbaikan jangka pendek.
Mengambil contoh dari ribuan DAO, Hoskinson bisa saja menggunakan wawasan tersebut untuk mengubah cara Cardano membuat roadmap dan menangani perselisihan di tingkat eksekutif lewat konstitusinya.
Langkah ini terjadi setelah masa ketegangan di komunitas Cardano mengenai arah tata kelola.
Sebelumnya juga terjadi gesekan soal pendekatan IOG terhadap Cardano Foundation, di mana Hoskinson meminta ada perubahan struktural dalam cara organisasi berjalan.
Hoskinson menyatakan akan memberikan rincian lebih lanjut ke depannya. Entah tinjauan ini berujung pada amandemen konstitusi, alat tata kelola baru, atau keduanya; tenggat tahun 2027 menyisakan waktu terbatas untuk membangun konsensus.


