CLARITY Act Hadapi Penolakan Baru dari Penegak Hukum dan Koalisi Katolik

Dua koalisi meningkatkan tekanan terhadap CLARITY Act minggu ini, dengan mengirimkan surat yang menyuarakan kekhawatiran mengenai Section 604, yaitu safe harbor untuk pengembang dalam RUU aset kripto tersebut.

Organisasi penegak hukum menegaskan kekhawatiran utama mereka masih belum terpecahkan. Sebuah jaringan Katolik anti-perdagangan manusia bahkan meminta para pemimpin Senat agar meninjau ulang pasal ini sebelum RUU tersebut dilanjutkan.

Mengapa Section 604 CLARITY Act Menjadi Titik Panas

Section 604 adalah Blockchain Regulatory Certainty Act. Aturannya menyebutkan bahwa “pengembang” atau penyedia “non-controlling” bukanlah money transmitter hanya karena menulis perangkat lunak atau mendukung infrastruktur blockchain.

Section ini tetap memberikan tanggung jawab hukum untuk siapa pun yang dengan sadar mentransfer hasil kejahatan, sekaligus mempertahankan otoritas anti-money laundering yang sudah ada. Pendukungnya menyebutnya solusi yang melindungi coder, bukan penjahat.

Namun, para pengkritik melihat risiko yang lebih luas, karena aturan ini bisa saja menimbulkan hambatan bagi otoritas saat ingin menyelidiki dan menindak pelaku kejahatan.

Ikuti kami di X untuk mendapatkan berita terkini secara langsung

Dua Koalisi, Satu Sasaran

Surat pertama datang dari kelompok yang mewakili lebih dari 70.000 jaksa, sheriff, dan petugas. Surat tersebut ditandatangani oleh National District Attorneys Association, NAAUSA, International Association of Chiefs of Police, dan National Sheriffs’ Association.

Surat yang ditujukan kepada Acting Attorney General Todd Blanche dan penasihat kripto Gedung Putih Patrick Witt itu memperingatkan bahwa pengecualian luas bisa melindungi fasilitator pergerakan ilegal.

Surat itu juga menyoroti bahwa kekhawatiran mereka bukan hanya soal Section 604. Kelompok tersebut memperingatkan beberapa ketentuan dalam CLARITY Act bisa saja memperlemah transparansi dan akuntabilitas, sekaligus menciptakan celah pada perlindungan AML/CFT yang dibutuhkan penegak hukum untuk melawan kejahatan keuangan, melindungi korban, dan menjaga keamanan nasional.

Sementara itu, surat kedua berasal dari Alliance to End Human Trafficking, sebuah jaringan suster dan advokat Katolik. Surat yang ditujukan kepada pemimpin Senat John Thune dan Charles Schumer ini menyoroti keterkaitan Section 604 dengan risiko perdagangan manusia dan pencucian uang.

Tekanan dari dua arah ini menguji apakah para perunding bisa mempersempit cakupan Section 604 hingga cukup untuk meraih suara Demokrat yang masih kurang untuk RUU ini.

Langganan YouTube kami untuk menonton wawancara eksklusif dari pemimpin dan jurnalis ahli