DPR AS Bidik 3 Sektor Aset Kripto dalam Dorongan 7 RUU Reformasi Pajak

Komite Ways and Means DPR AS sedang mengedarkan tujuh draft RUU yang akan mengubah cara Amerika Serikat mengenakan pajak pada aset kripto. Paket kebijakan ini menyorot stablecoin, staking dan mining, serta peminjaman kripto.

Draft-draft ini muncul beberapa hari sebelum sidang penuh komite mengenai pajak aset kripto yang dijadwalkan pada 9 Juni. Mereka memecah satu RUU pajak bipartisan yang lebih luas menjadi usulan-usulan terpisah agar anggota bisa mendorong masing-masing secara mandiri.

Tujuh RUU, Tiga Sektor yang Jadi Fokus

Komite dilaporkan sedang mendistribusikan tujuh draft pembahasan ini secara internal. Sebagai bagian dari paket tersebut, mereka memisahkan Digital Asset PARITY Act, yang sebelumnya diajukan sebagai draft pembahasan awal dan diperkenalkan pada 19 Mei oleh Anggota DPR Max Miller dan Steven Horsford.

Pimpinan komite menempatkan pajak aset kripto sebagai prioritas utama pada periode ini, dengan stablecoin menjadi pusat perhatian.

PARITY Act akan menghentikan transaksi pembayaran rutin agar tidak otomatis memicu pelaporan pajak. Di sisi lain, RUU pajak kripto di Senat dari Senator Cynthia Lummis mengusulkan pengecualian de minimis sebesar US$300 dengan batas tahunan US$5.000.

Staking dan mining menjadi target kedua. Kedua usulan ini akan membolehkan validator dan miner menunda pelaporan penghasilan sampai mereka menjual hasil reward-nya.

Pendekatan ini mengurangi masalah penghasilan semu, yaitu saat token kena pajak sebelum holder menukarkannya.

PARITY Act juga memberi opsi kepada trader dan dealer aktif untuk memilih metode akuntansi mark-to-market, seperti perlakuan pajak pada sekuritas.

Aturan Peminjaman dan Penutupan Celah Hukum

Peminjaman kripto melengkapi tiga sektor utama. PARITY Act akan memperluas aturan peminjaman sekuritas ke aset kripto.

Peminjaman yang sah tidak lagi dianggap penjualan yang kena pajak, dan upaya ini juga berjalan beriringan dengan aturan struktur pasar yang sedang dibahas di Kongres.

Draft ini juga akan menerapkan aturan wash sale ke aset kripto untuk pertama kali. Trader harus menunggu 30 hari sebelum mengklaim kerugian dan membelinya kembali.

Investor saham sudah terkena aturan tersebut, tapi holder kripto belum.

Paket ini juga akan mempermudah aturan donasi amal untuk token yang likuid, sekaligus mengurangi penyalahgunaan dari token spekulatif.

Pendukung Bitcoin, di sisi lain, menentang legislasi ini karena aturan mining-nya. Lummis memperkirakan versinya akan menghasilkan sekitar US$600 juta antara 2025 hingga 2034. Angka itu menunjukkan bahwa perdebatan bukan hanya soal keringanan, tetapi juga soal pendapatan negara.

Sebuah sidang pajak kripto di Senat sebelumnya memperlihatkan betapa lambatnya kebijakan ini berjalan. Sesi 9 Juni nanti akan mengungkap mana saja dari tujuh draft ini yang bisa meraih dukungan bipartisan.

Berlangganan ke channel YouTube kami untuk menyaksikan para pemimpin dan jurnalis berbagi wawasan ahli