Trump Blokir RUU Perumahan dan Membahayakan CLARITY Act agar Tidak Disahkan

Presiden Donald Trump membatalkan upacara penandatanganan untuk 21st Century ROAD to Housing Act pada 24 Juni, karena ia akan menahan tanda tangannya sampai Kongres mengesahkan aturan voter ID yang dia usulkan. Kebuntuan ini kini semakin menekan jadwal agenda Senat yang dibutuhkan oleh CLARITY Act agar bisa bertahan.

RUU perumahan tersebut, yang sudah lolos di Senat dengan suara 85-5 dan di DPR AS dengan 358-32, memuat aturan yang melarang Federal Reserve untuk menerbitkan central bank digital currency (CBDC) hingga 31 Desember 2030. Karena itu, mandeknya RUU ini bukan sekadar isu perumahan, tapi juga jadi peristiwa penting dalam kebijakan aset kripto.

Tekanan Politik Dengan Konsekuensi untuk Kripto

Trump memposting di Truth Social bahwa “Housing News Conference and Signing is hereby cancelled until such time as we pass the desperately needed SAVE AMERICA ACT.” Safeguard American Voter Eligibility (SAVE) Act, yang mewajibkan bukti kewarganegaraan untuk memberikan suara, sudah disahkan di DPR namun nampaknya akan terhalang oleh filibuster Demokrat di Senat.

Pemimpin Mayoritas Senat John Thune, yang bertemu dengan Trump di Capitol, mengungkap harapannya agar presiden mau “menemukan jalannya untuk menandatangani” RUU perumahan tersebut. Senator Elizabeth Warren, yang menjadi co-sponsor legislasinya, mengaku “tidak tahu” kenapa Trump membatalkan penandatanganan itu.

Larangan CBDC dalam RUU perumahan ini sebenarnya jadi salah satu kemenangan paling bertahan lama bagi para pendukung kripto di Kongres kali ini. Partai Republik di DPR sengaja menambahkan aturan itu pada RUU yang mendapat dukungan luas supaya punya peluang disetujui, walau sebelumnya gagal saat diajukan tersendiri. Kini, penundaan ini membuat kemenangan itu tergantung tanpa kepastian.

Peluang CLARITY Act Semakin Mengecil

Dampak yang lebih langsung untuk pasar kripto berasal dari implikasi kebuntuan ini terhadap jadwal di Senat. Digital Asset Market Clarity Act kini sudah masuk Kalender Legislatif Senat dengan nomor 423 sejak 1 Juni, sehingga bisa saja dijadwalkan voting kapan pun Pemimpin Mayoritas Thune menentukan waktunya. Tetapi, Thune belum mengumumkan tanggalnya.

Senat akan kembali dari jeda mini 4 Juli pada 13 Juli. Masa reses Agustus akan dimulai sekitar 10 Agustus, jadi waktu efektif yang tersedia di lantai Senat kini kurang dari empat minggu. RUU ini masih perlu 60 suara agar lolos dari filibuster, berarti harus ada setidaknya tujuh suara Demokrat tambahan selain dua yang sudah mendukung secara terbuka.

Senator Cynthia Lummis mengumumkan minggu ini bahwa RUU tersebut akan masuk lantai Senat pada bulan Juli, ini untuk pertama kalinya sponsor utama RUU itu menyampaikan komitmen tanggal secara terbuka. Tapi seperti yang sudah dilaporkan oleh BeInCrypto soal padatnya agenda Senat, kepala riset Galaxy Digital, Alex Thorn, sudah menurunkan peluang kelolosan RUU itu di 2026 menjadi 60%, sebab jadwal makin sempit.

Brian Gardner, kepala strategi kebijakan Washington di Stifel, menulis bahwa CLARITY Act “kemungkinan besar harus lolos Senat sebelum akhir Juli, dan kalau bisa di bulan Juni.” Ia menambahkan bahwa jika gagal sebelum reses Agustus, peluang kelolosan RUU ini bisa “memburuk secara signifikan.”

Dua hambatan tersisa pada CLARITY Act, yaitu aturan etik yang belum tuntas dan keberatan aparat penegak hukum pada Bagian 604, memang sudah mempersempit jadwal sebelum kejadian pembatalan RUU perumahan oleh Trump ini.

Pembahasan SAVE Act yang bisa menyita waktu di lantai Senat selama Juli bisa saja mendorong voting CLARITY Act melewati batas waktu efektif terakhir sebelum musim kampanye memasuki masa sibuk di musim gugur.