Gubernur Illinois JB Pritzker menandatangani Senate Bill 3019 pada hari Selasa, yang memberlakukan pajak 0,2% pada transaksi aset kripto. Keputusan ini langsung mendapat kritik dari para pendukung aset kripto yang mendesaknya agar membatalkan ketentuan tersebut.
Kebijakan ini diperkirakan akan menghasilkan tambahan pendapatan pajak lebih dari US$800 juta untuk membantu mendanai anggaran negara sebesar US$55,9 miliar pada tahun fiskal 2027.
Regulasi ini memperkenalkan beberapa inisiatif pajak baru, dengan sumber pendapatan utama yang datang dari pajak atas iklan digital, taruhan olahraga, investor aset kripto, dan media sosial.
Digital Asset Privilege Tax Act akan mulai berlaku pada 1 Januari 2027. Aturan ini mengenakan pajak sebesar 0,2% dari nilai aset digital dalam setiap transaksi. Broker luar negara bagian akan terkena aturan ini setelah penjualan mereka di Illinois mencapai US$100.000.
Undang-undang ini juga mengharuskan broker untuk melakukan registrasi dan pelaporan. Jika melanggar aturan Illinois ini, pelaku bisa dikenai dakwaan sebagai kejahatan kelas 3 (Class 3 felony).
Ikuti kami di X untuk mendapatkan berita terbaru secepatnya
Crypto Council for Innovation (CCI) meminta Pritzker agar melakukan veto khusus pada Pasal 3. Kelompok ini memperingatkan bahwa pajak ini bisa membuat para builder dan investor hengkang dari Illinois.
Kota Chicago menjadi markas banyak perusahaan kripto dan trading, termasuk Jump Crypto dan Bitnomial. Organisasi industri khawatir pajak ini akan membuat perusahaan-perusahaan seperti itu pindah ke negara bagian yang lebih ramah.
CCI menyoroti bahwa tidak ada pajak negara bagian serupa yang diterapkan pada saham, obligasi, atau derivatif. Menurut mereka, aturan ini sengaja menargetkan kripto berdasarkan teknologi yang mendasarinya.
Kepala Kebijakan dan Penasihat Umum a16z, Miles Jennings, juga menegaskan kritik tersebut. Ia membandingkan pajak ini dengan mengenakan pajak pada email.
Penolakan ini tak hanya terjadi di sektor kripto. NetChoice mendesak Pritzker untuk memveto pajak media sosial dan iklan digital, dengan alasan adanya aturan federal yang menonjol. Tantangan hukum pun kini nampaknya akan muncul sebelum aturan ini resmi berlaku pada 2027.
Subscribe channel YouTube kami untuk menyaksikan wawasan ahli dari para pemimpin dan jurnalis
